MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com---- PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerjasama untuk memberantas hoaks sebagai salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MoU kerjasama PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana ditandatangani Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan Rektor Universitas Mercu Buana Prof. Dr. Andi Andriansyah, M. Eng.

Sedangkan kerjasama khusus anti hoaks MoA (Memori of Agreement) ditandatangani Koordinator Satgas Anti Hoax PWI Pusat Muhammad Iqbal Irsyad dan Kepala Biro Humas Universitas Mercu Buana Dr. Ira Purwitasari, S. Sos., M. Ikom.

Hadir dalam acara tersebut, Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah, Wakil Sekjen PWI Pusat Raja Parlindungan Pane, Ketua IKWI Dr. Andi Dasmawati dan Wakil Rektor 3 Universitas Mercu Buana Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Ariani Kusumo Wardhani, M. Ds.,CS.

Baca Juga: Rangkaian Pemilu 2024, Jabar Ingin Anteng, Tak Mau Spaneng

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun mengatakan, MoU ini merupakan langkah awal yang penting dalam membangun sumber daya manusia yang diperlukan dalam membantu mengidentifikasi, memeriksa, dan menyebarkan informasi yang akurat kepada publik.

Melalui MoU ini, tambahnya, PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta mengadakan kegiatan bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital,

penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, dan kemampuan untuk mengenali dan menghindari penyebaran berita palsu.

Baca Juga: Strategi Main Agresif.

"Ini adalah inisiatif yang sangat baik dalam memerangi penyebaran informasi yang tidak benar di era digital saat ini. Semoga kerjasama antara PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana dapat memberikan dampak positif sekaligus membantu mengurangi efek negatif penyebaran hoax," ujar Hendry.

Kerjasama dalam pemberantasan hoax sangat penting, terutama menjelang Pemilu 2024, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif anggota DPR dan DPRD tingkat 1 dan 2.

Pemilu merupakan proses demokrasi yang penting di Indonesia, dan penyebaran hoaks dapat memiliki dampak yang merugikan, baik bagi pemilih maupun bagi calon yang bersaing.

Baca Juga: Menggali Potensi Kekayaan Budaya di Wilayah Tapal Kuda